MUSI RAWAS — Skandal dugaan rangkap jabatan dan penyaluran anggaran ganda (double budget) menggegerkan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musi Rawas. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbukti masih menyedot tunjangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Praktek ini tak hanya mengangkangi regulasi, tetapi juga mencederai integritas pelayanan publik serta mengindikasikan pemborosan uang negara.
Sikap lepas tangan ditunjukkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya, Sobriyanto. Saat dikonfirmasi, Kades membenarkan jajarannya di BPD berstatus ASN dan PPPK. Bahkan, salah satu oknum BPD berinisial M diketahui sudah lama angkat kaki dan berdomisili di C Nawang Sasi, namun tetap aktif mencairkan tunjangan BPD di Desa Sumber Jaya.
Ironisnya, alih-alih mengambil tindakan tegas atau memproses Pergantian Antarwaktu (PAW), Kades justru memilih cuci tangan.
"Dulu pernah mengajukan, tapi sampai saat ini belum ada berkas lanjutan apapun. Jadi untuk selanjutnya saya tidak tahu lagi," cetus Kades Sobriyanto tanpa beban.
Kondisi makin memprihatinkan saat oknum BPD berinisial M dihubungi media. Tanpa rasa bersalah, ia mengakui status ganda yang disandangnya sebagai PPPK sekaligus anggota BPD aktif. Alih-alih mengundurkan diri sesuai aturan perundang-undangan, M justru menjadikan Ketua BPD yang juga seorang ASN sebagai tameng untuk mempertahankan jabatannya.
"Saya akan koordinasi dulu sama Ketua BPD, Pak Sunarto, karena beliau ASN yang jadi BPD juga. Nah, kami akan koordinasi sama dia apa yang dikonfirmasi, karena kami satu panutan," pamer M.
Pengakuan terbuka ini membongkar fakta brutal: praktek rangkap jabatan di Desa Sumber Jaya diduga kuat terjadi secara terstruktur dan berjamaah. Oknum ASN yang seharusnya menjadi teladan penegakan hukum justru dijadikan "panutan" untuk melanggengkan pelanggaran aturan.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu taji dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Musi Rawas serta BKPSDM setempat. Pembiaran terhadap kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa dan penegakan disiplin ASN di Kabupaten Musi Rawas.
Admin : Andika Saputra