MURATARA – Praktik penggelembungan (markup) dan dugaan pemalsuan dokumen keuangan menghantam Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan indikasi kuat kejanggalan dalam pertanggungjawaban Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Tahun Anggaran 2024.
Tidak tanggung-tanggung, bukti nota pembelian BBM jenis Dexlite untuk operasional bus sekolah yang disetorkan ke kas daerah ditemukan tidak bersesuaian dengan format resmi SPBU, alias diindikasi menggunakan bukti transaksi tidak sah.
Mofus Operasi: Nota Diduga Bodong dan Penggelembungan Volume
Pada TA 2024, Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp674.408.000,00 untuk BBM dan pelumas, dengan realisasi mencapai Rp559.547.250,00 (82,97%). Sebagian dari dana ini diperuntukkan bagi belanja BBM Dexlite bus sekolah yang diklaim menggunakan sistem penggantian biaya (reimbursement) oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan nota dari sopir.
Namun, kedok tersebut dibongkar auditor BPK saat mengonfirmasi data secara langsung ke pihak SPBU. Dalam laporan resmi, tercatat akumulasi pembelian Dexlite mencapai 10.830 liter. Fakta mengejutkan terungkap: pihak SPBU mengonfirmasi bahwa seluruh lembaran nota yang dilampirkan dalam SPJ bukan merupakan nota fisik maupun format asli pengeluaran SPBU mereka.
Guna membuktikan adanya celah penyimpangan, BPK bersama PPTK dan sopir bus menghitung batas pemakaian wajar operasional selama satu tahun:
Parameter Pengujian BPKKeterangan & Angka Realisasi Konsumsi BBM Harian35 Liters / hari (pulang-pergi antar-jemput) Hari Efektif Sekolah (TA 2024)272 Hari Kebutuhan Riil / Wajar Operasional9.520 Liters (35 \times 272) Volume BBM Dilaporkan (SPJ)10.830 Liters Sisa Kelebihan / Selisih Fiktif
Merujuk pada penetapan harga resmi PT Pertamina (Persero) sepanjang tahun 2024, kelebihan klaim sebesar 1.310 liter tersebut mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah hingga Rp19.045.650,00.
Tabrak Regulasi dan Lemahnya Pengawasan Internal
Temuan ini membuktikan adanya pelanggaran fatal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni:
Pasal 121 Ayat (2): Pejabat penandatangan/pengesah bukti pengeluaran APBD bertanggung jawab penuh secara hukum atas kebenaran material dokumen.
Pasal 141 Ayat (1): Setiap pengeluaran APBD wajib ditopang bukti sah, valid, dan lengkap secara hukum.
BPK menyoroti bahwa borok ini bermula dari pembiaran. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran (PA) dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian belanja. Ketidakcermatan PPK SKPD dalam memverifikasi berkas, serta sikap tidak patuh dari PPTK dan Bendahara Pengeluaran, menjadi karpet merah bagi praktik penyalahgunaan dana publik ini.
Atas temuan mendasar ini, Bupati Musi Rawas menyatakan sependapat dengan auditor dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi pengetatan pengawasan internal BPK.
APH Didesak Jangan Basi-Basi: Tipikor Kejati Sumsel Wajib Turun
Laporan BPK ini langsung memantik reaksi keras publik. Ali Sopyan dari Relawan Rakyat Membela Prabowo (Rambo) Nusantara menegaskan bahwa rekayasa nota pertanggungjawaban bukan lagi sekadar keteledoran administrasi, melainkan indikasi kuat pidana korupsi.
"Sektor pendidikan yang mestinya menjadi teladan justru dicoreng oleh akal-akalan nota BBM fiktif. Ini jelas perbuatan melawan hukum," tegas Ali Sopyan.
Pihaknya mendesak Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah proaktif. Aparat diminta memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan, PPTK, Bendahara, hingga oknum yang mengurusi SPJ guna membongkar siapa aktor intelektual di balik pemalsuan nota belanja daerah tersebut.
Admin : Andika Saputra