Juru Bicara Kuasa Kolektif Warga Landono, Andi, menegaskan bahwa penanganan sengketa yang telah bergulir kurang lebih 7 bulan di Ditreskrimum Polda Sultra ini menjadi tolok ukur penting bagi perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat perintis.
Andi menjelaskan bahwa penempatan lokasi lahan pertanian bagi warga transmigran di Landono murni berdasarkan penunjukan resmi dari pemerintah pada era tersebut. Terbitnya SHM pada tahun 1982 merupakan wujud kepastian hukum setelah warga ditempatkan sejak tahun 1972.
"Terkait penempatan lokasi lahan pertaniannya itu murni penunjukan pemerintah setempat, terbukti terbit SHM 1982 dari penempatan 1972. Artinya, ada renggang waktu cukup lama dan itu membuktikan bahwa warga terdahulu tidak ada konflik," tegas Andi.
Menurutnya, logika historis ini harus menjadi landasan utama. Munculnya klaim berbasis sertifikat tahun-tahun belakangan (seperti PTSL 2022) dinilai sangat tidak masuk akal jika mengabaikan rekam jejak program resmi negara di masa lalu.
Andi mengimbau agar para penegak hukum maupun penasihat hukum di pihak lawan tidak memandang perkara ini secara administratif sempit semata, melainkan dari sudut pandang sejarah dan kemanusiaan.
"Kita perlu telaah lebih jauh bahwa warga transmigrasi tidak serta-merta datang dari pulau seberang lalu menduduki suatu daerah tanpa dasar. Mereka hanya rakyat yang taat terhadap pemerintah pada saat itu; mereka hanya berbeda suku dan agama, tetapi berada di bawah naungan NKRI yang sama," ujar Andi.
Menanggapi tuduhan penguasaan fisik yang sering dipersoalkan dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Andoolo, Andi meluruskan bahwa warga transmigran sempat memilih menyimpan rapi dokumen SHM mereka akibat intimidasi dan tekanan psikologis di lapangan, dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran materiil pada akhirnya akan terungkap.
Di tengah proses hukum yang berjalan di PN Andoolo, Andi turut menyampaikan rasa hormat dan harapannya kepada tim kuasa hukum pihak penggugat, khususnya Andre Dermawan.
"Andi mengatakan dirinya juga berharap kuasa hukum penggugat perdata, Bang Andre Dermawan. Menurut Andi, Bang Andre pastinya akan mengedepankan kemanusiaan dan fakta-fakta materiil; beliau sangat kami kenal, beliau panutan dan saya yakin selama ini beliau banyak membantu persoalan hukum yang berkeadilan bagi warga yang terzalimi."
Melalui ketegasan penyidikan di Polda Sultra dan kearifan dalam proses perdata di pengadilan, warga transmigran Landono optimistis bahwa kasus ini akan menjadi yurisprudensi penting bagi penegakan keadilan agraria yang adil, objektif, dan memanusiakan manusia di Sulawesi Tenggara.
Laporan:Salim konsel