JAKARTA - Forum Aktivis Pertambangan (FAP) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menelusuri dugaan jaringan bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara yang dikaitkan dengan nama Arif Kurniawan. Secara khusus, FAP meminta Kejagung untuk memanggil dan memeriksa pemilik (owner) PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) serta PT Wijaya Inti Nusantara (WIN).
Langkah ini diambil untuk mendalami dugaan keterkaitan bisnis kedua perusahaan tersebut dengan aktivitas pertambangan yang diduga berkaitan dengan Arif Kurniawan. FAP menilai penelusuran hubungan bisnis antar pihak di sektor pertambangan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup pola transaksi, hubungan korporasi, serta kemungkinan adanya keterkaitan kepentingan bisnis di balik aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Selain pemeriksaan terhadap pemilik PT GMS dan PT WIN, FAP juga mendesak Kejagung RI menelusuri aliran dana, dokumen transaksi, serta aspek hukum dari aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian tersebut.
FAP menegaskan, desakan ini bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, melainkan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif guna memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana maupun potensi kerugian keuangan negara.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, FAP berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 November 2026, pukul 09.00 WIB.
Jenderal Lapangan FAP, Sarwan, S.H., menyampaikan harapan agar pihak Kejagung RI menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut.
"Kami berharap Kejaksaan Agung memberikan perhatian terhadap persoalan ini dan tidak mengabaikan setiap informasi yang berpotensi berkaitan dengan penegakan hukum di sektor pertambangan," ujar Sarwan.
Pernyataan tersebut dipertegas oleh Al Akram yang menekankan pentingnya asas hukum yang berlaku.
"Seluruh pihak yang disebut tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penelusuran oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memperoleh kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Kami berharap penegakan hukum di sektor pertambangan Sulawesi Tenggara berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih," tutup Al Akram.
( Nursalim )