Juru Bicara Kuasa Kolektif Warga Landono, Andi, menegaskan bahwa profesionalisme yang diperlihatkan oleh jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Sultra dalam mengawal dokumen pertanahan negara seluas 297 hektare menjadi bukti nyata kehadiran negara. Menurutnya, keseriusan polisi dalam menangani kasus ini adalah wujud nyata dari komitmen Polri dalam melindungi masyarakat kecil.
"Kami melihat kinerja Subdit 2 Unit 3 Ditreskrimum Polda Sultra di bawah arahan Kompol Muhammad Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K. dan dijalankan secara langsung oleh Ipda Sudirman, S.H., M.H. beserta tim sangat konsisten menjaga marwah dokumen negara. Ini adalah gambaran keadilan agraria yang sesungguhnya, sekaligus menjadi cerminan bahwa institusi Polri yang dicintai rakyat benar-benar hadir di Polda Sultra," ujar Andi dalam keterangan persnya.
Andi menjelaskan, transparansi dan objektivitas yang ditunjukkan tim penyidik selama tujuh bulan terakhir berhasil memulihkan rasa aman para petani perintis. Berkat langkah hukum pertanahan yang presisi ini, warga tidak lagi dihantui rasa cemas atau takut terhadap klaim-klaim sepihak dari oknum yang mencoba menguasai lahan mereka secara ilegal.
Kepercayaan warga juga kian menguat karena penyidik dinilai bergerak murni berdasarkan alat bukti tanpa pandang bulu. Mengingat objek sengketa merupakan lahan sah yang memiliki dasar hukum kuat sejak penempatan pemerintah tahun 1972 dan diperkuat Sertifikat Hak Milik (SHM) kolektif tahun 1982, warga meyakini penyidik akan menindak tegas segala bentuk manipulasi warkah tanah.
Lebih lanjut, Andi menambahkan bahwa publik kini menantikan langkah tegas berikutnya dari Ditreskrimum Polda Sultra. Jika dalam waktu dekat Humas Polda Sultra mengumumkan penetapan tersangka secara resmi, hal tersebut dipastikan akan menjadi preseden penegakan hukum yang sangat kuat di Sulawesi Tenggara. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan keras (warning) bagi siapa saja yang berniat melakukan tindak pidana agraria di atas lahan legal milik masyarakat.
Warga Landono berharap, perpaduan antara ketegasan penyidikan di Polda Sultra serta jalannya proses persidangan pertanahan di pengadilan saat ini dapat menuntaskan konflik secara berkeadilan. Keberhasilan pengungkapan kasus ini diharapkan mampu menjadi yurisprudensi penting dalam melindungi hak-hak konstitusional para petani transmigran di seluruh wilayah Bumi Anoa.
Laporan: NurSalim
Admin : Andika Saputra