MUSI RAWAS — Penarikan uang dengan dalih infak untuk pembangunan musala di SMKN Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, memicu gejolak dan keluhan dari para wali murid. Pungutan bernominal hingga ratusan ribu rupiah tersebut dinilai memberatkan serta mengangkangi esensi sumbangan sukarela di lingkungan satuan pendidikan.
Berdasarkan fakta yang dihimpun dari sejumlah orang tua siswa, penarikan dana tersebut terkesan dipaksakan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Para wali murid menegaskan bahwa pematokan nominal uang menghilangkan makna infak yang seharusnya bersifat seikhlasnya.
"Kalau sudah dipatok sampai ratusan ribu, itu bukan infak lagi. Yang namanya infak itu seadanya, walau seribu rupiah. Tapi karena anak sekolah di sana, mau tidak mau kami harus ikut demi anak-anak," ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (16/9/2026), Bendahara Komite SMKN Purwodadi, Yelius Jeye, membenarkan adanya penarikan dana tersebut berdasarkan rapat komite yang diketahui oleh Kepala Sekolah SMKN Purwodadi.
"Memang benar, tapi jenisnya adalah infak dan tidak dipatok. Sekarang yang sudah terkumpul sekitar Rp13 juta sampai Rp15 juta dari sekitar 40 persen siswa. Nominal terkecil yang terkumpul ada Rp100 ribu, dan ada juga yang Rp300 ribu," pungkasi Yelius.
Selain persoalan penarikan uang, Yelius juga membeberkan struktur kepengurusan komite sekolah yang dinilai menabrak regulasi Permendikbud. Ia mengakui bahwa Ketua Komite Sekolah saat ini, Sunarno, sudah tidak lagi memiliki anak yang aktif mengenyam pendidikan di SMKN Purwodadi karena telah lulus.
Payung Hukum dan Regulasi yang Dilanggar
Praktik penggalangan dana di lingkungan sekolah negeri diatur secara ketat oleh regulasi nasional untuk mencegah tindakan pungutan liar (pungli) dan korporasi jabatan:
- Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
- Pasal 10 Ayat (1) & (2): Komite Sekolah hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan dan/artinya bantuan, bukan pungutan. Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak ditentukan jangka waktunya.
- Pasal 12 huruf a: Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik atau orang tua/walinya.
- Pasal 4 Ayat (1): Anggota Komite Sekolah terdiri dari orang tua/wali siswa aktif, tokoh masyarakat, dan pakar pendidikan. Keberadaan Ketua Komite yang anaknya sudah lulus melanggar asas keterwakilan orang tua/wali murid aktif.
- Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan
- Pasal 9 Ayat (1): Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
- Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungli
- Pungutan di luar ketentuan legal di lingkungan sekolah termasuk dalam kategori tindakan pungutan liar yang dapat ditindak secara hukum.
- Pasal 368 KUHP (Tindak Pidana Pemerasan)
- Apabila penarikan uang disertai unsur pemaksaan atau penekanan secara langsung maupun tidak langsung kepada siswa/orang tua murid, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
- Sementara itu belum ada konfirmasi kepala sekolah smkn purwodadi atas adanya informasi tersebut ,sampai berita ini di tayangkan