MUSI RAWAS — Indikasi penyimpangan anggaran mencolok mewarnai pelaksanaan proyek Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier di Desa Megang Sakti II, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Proyek sepanjang 168 meter yang bersumber dari dana APBN Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga dikerjakan asal-jadilan dan sarat akan manipulasi fisik konstruksi.
Pantauan investigatif di lapangan (lokasi GPS -3.050813°, 103.021626°) mengungkap fakta mengkhawatirkan. Ketebalan dinding coran semen terlihat sangat tidak merata dan bervariasi. Parahnya lagi, pada beberapa titik, struktur bawah dinding bangunan tampak sengaja dibuat menguncup ke dalam untuk menghemat material. Cacat fisik yang berpotensi mengurangi volume dan kekuatan struktur tersebut kemudian ditimbun menggunakan tanah agar terlihat rapi dan seolah-olah tebal dari permukaan atas.
Kondisi makin janggal saat tim mencoba melakukan konfirmasi kepada pengurus kegiatan. Ketua Kelompok Tani Tani Mulya, Sukirno, yang ditemui di lokasi mengklaim pengerjaan sudah sesuai spesifikasi. Namun, ketika dicecar mengenai bentuk dinding yang menguncup dan penimbunan tanah untuk menutupi kecacatan coran, Sukirno mendadak gagap, bungkam, dan berupaya keras mengalihkan pembicaraan. Ia lantas melepar tanggung jawab dengan dalih bahwa teknis bangunan sepenuhnya dijalankan oleh Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
Anehnya, alibi Sukirno langsung mentah saat konfirmasi dilakukan ke pihak Ketua UPKK yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Tani. Ketua UPKK justru mengaku lepas tangan dan tidak tahu-menahu mengenai teknis fisik bangunan di lapangan dengan alasan sedang sakit saat proyek berjalan. Pihaknya malah membocorkan praktik tak transparan di tubuh kelompok tani: Sukirno selaku Ketua Kelompok Tani ternyata merangkap jabatan mendadak sebagai bendahara kegiatan yang menguasai dan membelanjakan langsung seluruh anggaran belanja material.
Praktik monopoli anggaran oleh Ketua Kelompok Tani, saling lepar tanggung jawab, hingga dugaan manipulasi fisik dengan modus menimbun tanah untuk menyamarkan pengurangan volume coran ini memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Masyarakat dan petani penerima manfaat mendesak Inspektorat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Musi Rawas, serta Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak tinggal diam. APH diminta segera turun ke lokasi, membongkar timbunan tanah penyamar tersebut, melakukan pengukuran ulang volume semen, serta mengusut tuntas aliran dana proyek swakelola tersebut.
Admin : Andika Saputra