LUBUK LINGGAU – Pembangunan Food Court Merdeka Juara di Kota Lubuk Linggau menuai kritik keras dan menjadi sorotan publik. Proyek yang menelan anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp2 miliar tersebut dinilai dikerjakan secara sekadar ABS ("Asal Bapak Senang") tanpa perencanaan dan pengelolaan yang matang.
Proyek dengan kode lelang 10090237000 ini dimenangkan oleh CV Laksana Jaya Kontruksi di bawah pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Lubuk Linggau. Padahal, keberadaan Food Court Merdeka Juara merupakan salah satu janji politik dan program unggulan dari Walikota H. Rachmat Hidayat, M.Ikom., dan Wakil Walikota H. Rustam Effendi, S.H., yang ditujukan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat pada sektor UMKM.
Namun, fakta di lapangan serta jejak digital menunjukkan hal yang bertolak belakang. Secara tata kelola birokrasi, pembangunan proyek ini terindikasi kurang matang, terutama dalam hal ketidakjelasan rencana Detail Engineering Design (DED) serta skema kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antar-instansi terkait.
Akibatnya, asas manfaat dari fasilitas ini belum dirasakan oleh masyarakat. Proyek tersebut bahkan sempat terbengkalai dan beralih fungsi menjadi lokasi kegiatan yang tidak diinginkan.
Ketua Relawan Prabowo MLM (Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Musi Rawas Utara), Astuti, menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi ini saat dimintai keterangan oleh awak media.
"Sangat disayangkan program unggulan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang merupakan janji politik Bapak Walikota dan Wakil Walikota dikerjakan secara ABS (Asal Bapak Senang). Tujuan mulia untuk membantu kesejahteraan masyarakat justru ternodai oleh berbagai masalah, seperti tempat tindakan asusila hingga terbengkalainya pemanfaatan gedung," tegas Astuti.
Ia juga menyoroti penganggaran lanjutan pada tahun berjalan yang dinilai kurang transparan.
"Pada tahun 2026 ini, pembangunan Sarpras di Food Court Merdeka kembali berjalan dengan anggaran Rp400.000.000 bersumber dari APBD 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Namun, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkesan disamarkan. Kami akan melihat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PUPR 2026 secara detail dan terperinci. Semoga tidak ada praktik gratifikasi maupun tindak pidana korupsi di dalamnya, dan tim kami akan melakukan pengawasan ekstra," tambahnya.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah dan dinas terkait dapat segera mengevaluasi proyek ini agar anggaran negara yang dikucurkan dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dan perekonomian Lubuk Linggau.
Admin : Andika Saputra